Blog · 14 Juli 2026

Pajak UMKM 2026: Tarif 0,5 Persen dan Cara Hitungnya

Panduan pajak UMKM terbaru: tarif PPh final 0,5 persen sesuai PP 20/2026, omzet Rp500 juta pertama bebas pajak, potongan marketplace, dan cara lapornya.

Ilustrasi gaya papan permainan: kalkulator dan buku catatan berlembar kosong di tengah jalur petak, dengan tumpukan koin, gerai kecil beratap garis, perisai, dan diagram batang polos di sekitarnya

Pajak UMKM dalam artikel ini membahas PPh final 0,5 persen atas penghasilan usaha yang memenuhi kriteria, dengan uji omzet agregat sampai Rp4,8 miliar. Untuk orang pribadi yang memenuhi syarat, bagian omzet usaha Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh final; fasilitas ini bukan pembebasan seluruh jenis PPh dan bukan fasilitas badan. Dalam simulasi omzet usaha Rp720 juta, PPh finalnya Rp1,1 juta jika semua syarat serta fasilitas berlaku. Kriteria dan transisi diperiksa pada PP 20/2026, dan fasilitas orang pribadi pada penjelasan DJP. Pelaporan SPT tetap mengikuti profil wajib pajak.

Tiga kartu angka kunci pajak UMKM 2026: Rp500 juta omzet pertama bebas PPh, tarif final 0,5 persen, batas omzet Rp4,8 miliar
Tiga angka kunci pajak UMKM 2026 menurut PP 20/2026.

Apa Itu Pajak UMKM dan Siapa yang Wajib Bayar

Istilah "pajak UMKM" sebenarnya merujuk pada satu skema khusus: PPh final atas usaha dengan peredaran bruto (omzet) tertentu. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah; dalam konteks pajak, yang dipakai sebagai patokan bukan jumlah karyawan atau aset, melainkan omzet tahunan. Batasnya: usaha dengan omzet sampai Rp4,8 miliar per tahun boleh memakai skema PPh final yang sederhana ini.

Skema ini hanya untuk wajib pajak dan penghasilan usaha yang memenuhi kriteria. Penghasilan orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dikecualikan; jasa desain atau profesi lain tidak otomatis memakai skema final. Perseroan perorangan yang didirikan profesional untuk memberikan jasa sejenis juga memiliki pengecualian. Periksa jenis penghasilan, bentuk wajib pajak, dan ketentuan transisinya dalam PP 20/2026, Pasal 56 sampai Pasal 58 serta Pasal II. Jika berusaha atas nama sendiri, pastikan administrasi NIK-NPWP dan data usaha sesuai profilmu di Coretax DJP.

NPWP ini penting bukan cuma untuk pajak. Dia jadi syarat mengajukan KUR, syarat membuat NIB, dan sering diminta marketplace atau mitra bisnis. Kalau kamu belum paham apa itu NIB dan bagaimana urutannya dengan NPWP, baca dulu panduan NIB untuk pemula, lalu urus keduanya lewat halaman panduan legalitas usaha yang memandumu langkah demi langkah.

i
Pro Tip

Punya NPWP tidak otomatis membuatmu bayar pajak besar. Kalau omzetmu masih kecil, bisa jadi pajakmu nol rupiah (dijelaskan di bawah). Jadi jangan tunda mengaktifkan NIK sebagai NPWP hanya karena takut "kena pajak". Justru tanpa NPWP, pintu KUR dan kemitraan tertutup buatmu.

Tarif PPh Final 0,5 Persen: Aturan Baru PP 20/2026

Untuk penghasilan usaha yang memenuhi syarat, tarif PPh final adalah 0,5 persen dari dasar omzet yang dikenai pajak, bukan dari laba. Dalam contoh perseroan perorangan yang memenuhi seluruh syarat dan tidak memperoleh fasilitas omzet orang pribadi, omzet kena pajak Rp10 juta menghasilkan PPh final Rp50 ribu. Contoh itu tidak boleh langsung diterapkan pada orang pribadi yang fasilitas omzetnya belum habis. Badan tetap wajib membukukan usahanya. Tarif dan kriteria merujuk PP 20/2026, sedangkan fasilitas orang pribadi dijelaskan pada materi resmi DJP.

PP No. 20 Tahun 2026, yang berlaku sejak 22 April 2026 dan menggantikan pengaturan PPh final UMKM di PP 55/2022, membawa satu perubahan besar yang sangat menguntungkan pemula. Dulu, orang pribadi hanya boleh memakai tarif 0,5 persen maksimal 7 tahun. Sekarang, untuk Wajib Pajak orang pribadi dan PT perorangan (perseroan perorangan), tarif 0,5 persen berlaku tanpa batas waktu selama kriterianya terpenuhi. DJP menyebut kebijakan ini "UMKM Naik Kelas".

Ringkasan siapa boleh pakai tarif 0,5 persen menurut PP 20/2026:

Siapa boleh memakai PPh final 0,5 persen menurut PP 20/2026
Bentuk Wajib Pajak Boleh tarif 0,5%? Batas waktu
Orang pribadiJika memenuhi seluruh kriteriaTidak ada batas waktu tetap; syarat penghasilan, omzet agregat, dan pengecualian tetap berlaku
PT peroranganJika memenuhi seluruh kriteriaTidak ada batas waktu tetap; perseroan profesional tertentu dan kondisi pengecualian tidak otomatis memenuhi syarat
Koperasi dalam negeriJika memenuhi seluruh kriteriaUmumnya 4 Tahun Pajak sejak Tahun Pajak terdaftar; periksa ketentuan transisi untuk koperasi lama
CV, firma, PT biasa, BUMDesTidak lagiMasa transisi: lanjut sampai jangka waktu lama habis (3 tahun PT; 4 tahun CV, firma, BUMDes)

Uji batas Rp4,8 miliar tidak hanya melihat uang masuk satu toko. Pasal 57 dan Pasal 58 PP 20/2026 memperhitungkan omzet agregat usaha serta jasa pekerjaan bebas, termasuk penghasilan final, nonfinal, dan luar negeri pada tahun sebelumnya, sebelum potongan yang disebut dalam aturan. Ada penggabungan dengan perseroan perorangan terkait dan ketentuan khusus suami-istri dengan pemisahan harta atau pemenuhan kewajiban terpisah. Jangan menganggap memecah nama usaha menghindari batas tersebut. Setelah terkena pengecualian agregat tertentu atau memilih skema umum, wajib pajak tidak otomatis dapat kembali ke skema final pada tahun berikutnya.

Untuk koperasi lama yang memenuhi kondisi peralihan, Pasal II angka 1 huruf b mengatur perlakuan Tahun Pajak 2025 sampai 2029 bagi koperasi yang masa final lamanya berakhir pada 2024 sampai 2029. Ini berbeda dari penghitungan umum 4 Tahun Pajak sejak tahun terdaftar; bukan periode berjalan 48 bulan.

Omzet Rp500 Juta Pertama Bebas Pajak: Begini Hitungannya

Ini fasilitas paling penting yang wajib diketahui setiap pengusaha pemula, dan anehnya paling jarang dipahami: Wajib Pajak orang pribadi pelaku UMKM tidak dikenai PPh atas omzet Rp500 juta pertama dalam satu tahun pajak. Fasilitas ini berasal dari UU HPP (UU 7/2021) dan tetap dipertahankan di PP 20/2026. Fasilitas ini hanya untuk orang pribadi, tidak berlaku untuk badan usaha.

Praktiknya: catat omzet kumulatif dari Januari. Selama akumulasinya belum menembus Rp500 juta, kamu belum menyetor PPh final sama sekali. Mulai bulan ketika omzet kumulatif melewati Rp500 juta, barulah bagian selebihnya dikenai 0,5 persen. Contoh dengan angka: usahamu beromzet stabil Rp60 juta per bulan.

Simulasi PPh final orang pribadi, omzet Rp60 juta per bulan
PeriodeOmzetOmzet kumulatifPPh final 0,5%
Januari - AgustusRp480 jutaRp480 jutaRp0
SeptemberRp60 jutaRp540 jutaRp200 ribu (atas Rp40 juta)
OktoberRp60 jutaRp600 jutaRp300 ribu
NovemberRp60 jutaRp660 jutaRp300 ribu
DesemberRp60 jutaRp720 jutaRp300 ribu
Total setahunRp720 juta-Rp1,1 juta

Perhatikan: omzet Rp720 juta setahun, pajaknya hanya Rp1,1 juta, karena yang dikenai 0,5 persen cuma Rp220 juta (bagian di atas Rp500 juta). Dan kalau omzetmu setahun "hanya" Rp300 juta? PPh final-mu nol rupiah. Tapi ingat, kamu tetap wajib lapor SPT Tahunan meskipun pajaknya nol.

Grafik batang PPh final setahun untuk orang pribadi: omzet Rp300 juta pajaknya Rp0, omzet Rp720 juta Rp1,1 juta, omzet Rp1 miliar Rp2,5 juta
Simulasi PPh final setahun: omzet di bawah Rp500 juta benar-benar nol.

Sekarang cerita nyata yang sering saya temui polanya. Seorang penjual keripik pisang rumahan mulai jualan lewat WhatsApp dan Shopee. Dua tahun dia menolak mengurus NPWP karena yakin "nanti dikejar pajak". Padahal omzetnya baru Rp8-10 juta sebulan, sekitar Rp110 juta setahun, jauh di bawah Rp500 juta. Artinya pajaknya nol, tapi karena tidak punya NPWP dia gagal mengajukan KUR untuk beli mesin perajang, dan akhirnya meminjam ke tempat lain dengan bunga jauh lebih mahal. Ketakutan yang tidak dicek dengan aturan resmi itu ada harganya. Kalau kamu di posisi yang sama, coba dulu simulasi angsuran KUR supaya kelihatan berapa selisih biayanya.

!
Key Takeaway

Untuk orang pribadi yang memenuhi syarat, bagian omzet usaha sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh final dalam skema ini. Bagian selebihnya dikenai tarif 0,5 persen selama seluruh kriteria tetap terpenuhi. Fasilitas ini bukan pembebasan semua jenis PPh dan bukan fasilitas badan. Rujukan: DJP dan PP 20/2026.

Jualan di Marketplace: Pajak Dipotong Otomatis

Kalau kamu berjualan di marketplace, ada aturan yang perlu kamu tahu supaya tidak kaget melihat potongan di dashboard penjual. PMK 37/2025 (diundangkan 14 Juli 2025) mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet penjual. Lewat siaran pers 1 Juli 2026, DJP mengumumkan empat marketplace pertama yang ditunjuk: Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada.

Buat usaha kuliner yang memakai ekosistem Shopee, pisahkan kewajiban pajak dari biaya operasional platform. Panduan cara jualan di Shopee Food membahas syarat merchant, pengaturan menu, dan komisi yang perlu dihitung sebelum menentukan harga.

Ini bukan pajak baru. Dulu kamu menyetor sendiri PPh final 0,5 persen tiap bulan; sekarang, untuk penjualan lewat marketplace pemungut, pajaknya dipotong otomatis oleh platform. Tiga hal yang perlu kamu lakukan sebagai penjual pemula:

  • Orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta setahun? Periksa kelayakan surat pernyataan omzet kepada marketplace pemungut. Fasilitas ini tidak berlaku bagi badan dan harus mengikuti kondisi serta tata cara yang dijelaskan dalam siaran pers resmi DJP tentang PMK 37/2025.
  • Simpan bukti pemungutan dari marketplace. Potongan itu diperhitungkan dengan pajakmu saat lapor SPT, bukan tambahan di atasnya.
  • Cek daftar marketplace pemungut terbaru di pajak.go.id, karena penunjukannya bisa bertambah.

Cara Bayar dan Lapor Pajak UMKM Langkah demi Langkah

Alur kewajiban pajak untuk usaha perorangan pemula sebenarnya pendek. Begini urutannya:

  1. Aktifkan NIK sebagai NPWP dan daftarkan data usahamu (bidang usaha/KLU) lewat akun Coretax DJP di coretaxdjp.pajak.go.id, atau datang ke KPP terdekat. Gratis.
  2. Catat omzet secara teratur. Orang pribadi yang memenuhi ketentuan pengecualian pembukuan dapat menggunakan pencatatan; jangan menyamakan pilihan NPPN dengan skema final. Wajib pajak badan tetap wajib melakukan pembukuan meskipun penghasilannya menggunakan skema final. Gunakan catatan yang konsisten, simpan bukti sesuai kewajiban perpajakan, dan periksa penjelasan administrasi orang pribadi dan badan dari DJP.
  3. Pantau omzet kumulatif. Selama belum tembus Rp500 juta (orang pribadi), belum ada PPh final yang disetor.
  4. Setor 0,5 persen tiap bulan begitu omzet kumulatif melewati Rp500 juta, atas bagian selebihnya. Kalau jualanmu lewat marketplace pemungut, bagian itu sudah dipotong otomatis.
  5. Lapor SPT Tahunan lewat Coretax, termasuk saat pajakmu nol. Lapor nol itu cepat, dan lebih aman daripada dianggap tidak patuh.
Diagram lima langkah kewajiban pajak UMKM dari mengaktifkan NIK sebagai NPWP sampai lapor SPT Tahunan
Lima langkah kewajiban pajak UMKM: aktifkan NPWP, catat, pantau, setor, lapor.

Catatan rapi bukan cuma urusan pajak. Dia jadi bukti kalau ada pemeriksaan, syarat penilaian KUR, dan yang paling sering dilupakan: satu-satunya cara kamu tahu usahamu benar-benar untung atau cuma ramai. Kalau kamu belum menghitung struktur biaya usahamu sama sekali, mulai dari kalkulator modal usaha supaya angka modal, biaya bulanan, dan target omzetmu jelas sejak awal. Sebelum menentukan produk dan target omzet, lakukan juga riset pasar sederhana supaya keputusan usahamu tidak hanya berdasarkan asumsi.

✓
Berdasarkan sumber resmi

Seluruh tarif dan ambang di artikel ini mengikuti PP 20/2026 (berlaku 22 April 2026), UU HPP, UU KUP Pasal 28, PMK 197/PMK.03/2013, dan PMK 37/2025, sebagaimana dipublikasikan DJP di pajak.go.id (diakses 14 Juli 2026, diperiksa ulang 3 Oktober 2026). Aturan pajak bisa berubah; selalu cek pajak.go.id sebelum mengambil keputusan besar.

Kreator Digital, Influencer, dan Selebgram: Cek Sifat Penghasilannya

Penghasilan kreator digital, influencer, atau selebgram tidak boleh langsung diberi label PPh Final UMKM hanya karena jumlah omzetnya kecil. Tentukan dulu sifat penghasilannya, bentuk usaha, serta apakah kegiatan dan wajib pajaknya memenuhi kriteria tarif final. PP Nomor 20 Tahun 2026 dan penjelasan DJP menjadi rujukan sebelum memilih perlakuan pajak.

  • Pisahkan pendapatan dari usaha yang memenuhi kriteria dengan honor jasa, endorsement, atau pekerjaan profesional lain yang mungkin memiliki perlakuan berbeda.
  • Simpan kontrak, invoice, bukti pembayaran, dan catatan omzet supaya sumber penghasilan dapat dijelaskan saat mengisi administrasi pajak.
  • Periksa klasifikasi usaha dan kewajiban di Coretax atau konsultasikan ke KPP. Jangan memakai tarif 0,5 persen secara otomatis untuk semua penghasilan kreator.

Kapan Menyetor PPh Final UMKM Setiap Bulan?

Untuk PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang disetor sendiri, batas pembayaran umumnya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. DJP menjelaskan mekanisme PPh Final UMKM dan menyebut batas penyetoran tersebut. Untuk SPT Masa, batas pelaporan yang tercantum adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Jika tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, cek ketentuan hari kerja berikutnya pada kanal resmi DJP. Panduan DJP tentang PMK 37 membantu memeriksa mekanisme pedagang online.

Pilih Bentuk Usaha dengan Sadar Pajak

PP 20/2026 membuat pilihan bentuk usaha jadi keputusan pajak yang serius. Karena tarif 0,5 persen kini hanya untuk orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi (maksimal 4 tahun), mendirikan CV atau PT biasa berarti masuk ke rezim tarif umum PPh Badan sebesar 22 persen dari laba kena pajak (Pasal 17 UU PPh sebagaimana diubah UU HPP), dengan fasilitas pengurangan tarif 50 persen untuk badan beromzet sampai Rp50 miliar atas bagian omzet sampai Rp4,8 miliar (Pasal 31E UU PPh), lengkap dengan kewajiban pembukuan standar akuntansi.

Pilih bentuk usaha berdasarkan perlindungan, kepemilikan, persyaratan kemitraan, dan kemampuan administrasi, bukan tarif semata. PT perorangan tidak otomatis berhak atas PPh final; perseroan yang didirikan profesional untuk memberikan jasa sejenis termasuk dalam pengecualian tertentu. Periksa kriteria dan transisi PP 20/2026 sebelum mengubah bentuk usaha. Gambaran pendirian dan batas bentuk usaha tersedia dalam panduan PT perorangan.

Satu lagi ambang yang perlu kamu tahu tapi belum perlu kamu pikirkan: PKP (Pengusaha Kena Pajak). Kamu baru wajib dikukuhkan sebagai PKP dan memungut PPN kalau omzet brutomu melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku (batasan pengusaha kecil sesuai PMK 197/PMK.03/2013). Di bawah itu, kamu tidak wajib memungut PPN dari pembeli. Fokus dulu membesarkan omzet; urusan PKP baru relevan saat usahamu mendekati miliaran per tahun.

Kalau kamu masih menimbang bentuk usaha, target pasar, dan proyeksi omzet sekaligus, tuangkan semuanya dalam satu dokumen lewat generator rencana bisnis, atau tanyakan kasusmu langsung ke mentor AI Teman Usaha; jelaskan jenis usahamu dan perkiraan omzet, dan kamu akan dipandu memilih jalur yang paling ringan. Buat kamu yang benar-benar dari nol, mulai dari panduan memulai usaha dari nol dulu supaya urutan langkahnya tidak terbalik.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa pajak UMKM kalau omzet masih kecil?

Untuk orang pribadi yang memenuhi syarat, bagian omzet usaha sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh final dalam skema ini. Contoh omzet usaha Rp100-300 juta berarti PPh final atas penghasilan usaha yang memenuhi syarat tersebut nol, bukan semua jenis PPh. Ketika omzet kumulatif melewati fasilitas, hanya bagian selebihnya dikenai tarif 0,5 persen. Lihat penjelasan resmi DJP.

Apakah UMKM yang pajaknya nol tetap wajib lapor?

Ya. Kewajiban lapor SPT Tahunan tetap berlaku meskipun PPh-mu nol. Pelaporan sekarang dilakukan lewat Coretax DJP. Lapor nol itu cepat dan menjaga status kepatuhanmu tetap bersih.

Sampai kapan tarif 0,5 persen boleh dipakai?

Tidak ada batas waktu tetap untuk orang pribadi dan PT perorangan yang terus memenuhi seluruh kriteria, tetapi batas omzet agregat Rp4,8 miliar serta pengecualian dan larangan masuk kembali tertentu tetap berlaku. Koperasi umumnya memakai batas 4 Tahun Pajak sejak Tahun Pajak terdaftar, dengan ketentuan transisi khusus bagi koperasi lama. Periksa Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal II PP 20/2026, bukan menghitung batasnya hanya dari omzet satu toko.

Saya jualan di Shopee atau Tokopedia, apakah kena pajak dua kali?

Perlakuannya bergantung pada skema pajak penjual. Pungutan marketplace 0,5 persen dapat menjadi pelunasan PPh final bagi penjual yang memenuhi skema final, atau menjadi kredit pajak bagi penjual dalam skema umum. Jangan menyetor dua kali atas penghasilan yang sama tanpa rekonsiliasi bukti. Surat pernyataan omzet sampai dengan Rp500 juta berkaitan dengan fasilitas orang pribadi, bukan badan. Rujukan: DJP tentang PMK 37/2025.

UMKM wajib pembukuan lengkap tidak?

Orang pribadi yang memenuhi ketentuan pengecualian pembukuan dapat menggunakan pencatatan sesuai profil dan aturan yang berlaku. Wajib pajak badan tetap wajib melakukan pembukuan. Pemilihan NPPN tidak sama dengan penggunaan skema final. Periksa penjelasan resmi DJP, simpan bukti sesuai kewajiban perpajakan, dan jangan mengabaikan catatan biaya hanya karena dasar PPh final menggunakan omzet.

Kapan usaha saya wajib memungut PPN?

Jika peredaran bruto yang relevan melewati batas pengusaha kecil PPN Rp4,8 miliar dalam tahun buku, kewajiban melaporkan usaha untuk pengukuhan PKP dilakukan paling lambat akhir tahun buku tersebut. Untuk pengukuhan sesuai jalur ini, kewajiban PPN umumnya dimulai pada Masa Pajak pertama tahun buku berikutnya. Pengukuhan sukarela, pilihan mulai lebih awal, keterlambatan, dan jenis penyerahan memiliki ketentuan tersendiri. Rujukan: PMK 164/2023, Pasal 17 sampai Pasal 21. Jangan memakai tenggat akhir bulan berikutnya dari ketentuan lama yang telah dicabut.

Apakah perlu NPWP khusus untuk usaha?

Tidak, kalau usahamu perorangan. NIK di KTP-mu sudah berfungsi sebagai NPWP; cukup pastikan statusnya aktif dan data usahamu terdaftar di Coretax. NPWP terpisah baru wajib kalau kamu mendirikan badan usaha seperti PT perorangan, CV, atau PT biasa.

Kesimpulan

Untuk orang pribadi yang memenuhi kriteria, fasilitas bagian omzet usaha Rp500 juta dan tarif final 0,5 persen perlu dibaca bersama pengecualian, omzet agregat, administrasi, serta aturan transisinya. Fasilitas bukan pembebasan seluruh PPh dan bukan alasan mengabaikan pembukuan bagi badan. Periksa PP 20/2026 serta penjelasan DJP, lalu catat transaksi sesuai kondisi usaha sebenarnya.

Rapikan administrasi, catat transaksi, dan periksa kewajiban sesuai profilmu sebelum mengisi SPT. Mulai dari kalkulator modal usaha untuk catatan usaha dan panduan SPT Tahunan resmi DJP untuk alur dokumen. Kasus dengan beberapa jenis penghasilan, badan, atau status keluarga khusus sebaiknya dikonfirmasi kepada DJP atau tenaga pajak yang kompeten; jawaban AI bukan pengganti kepastian untuk kasus pribadi.

Bedakan pajak atas penghasilan usahamu dengan kewajiban pemotongan saat membayar pihak lain. Gunakan panduan PPh 23 untuk memahami objek, tarif, dan administrasinya sesuai transaksi yang kamu lakukan.

Sumber

Tim Redaksi Teman Usaha

Artikel disusun dan diperiksa tim redaksi Teman Usaha. Rujukan resmi dicek sebelum terbit. Tentang tim kami · Kebijakan editorial

Baca juga

Artikel terkait